DJKI Paparkan Upaya Penegakkan Hukum KI pada Asosiasi Perfilman Amerika

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memaparkan upaya DJKI menegakkan hukum kekayaan intelektual (KI) di Indonesia kepada Motion Picture Association (MPA). Saat ini keluar dari status Priority Watch List (PWL) ialah salah satu fokus DJKI. Berdasarkan Special 301 Report 2021 yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL).

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo mengutarakan upaya yang dilakukan melalui lima program penguatan internal dan kerja sama dengan pihak eksternal guna penegakan hukum KI pada Senin, 17 Oktober 2022 yang dilakukan secara hybrid.

“Pertama, kerja sama dengan berbagai lembaga. DJKI telah membentuk IP Task Force menggandeng 9 kementerian/kembaga guna memperkuat penegakan hukum bidang KI,” jelas Anom.

Kedua, ialah penegakkan hukum pelindungan KI yang dilakukan DJKI. Hingga April 2022 total 40 kasus KI telah ditangani DJKI. Yang ketiga ialah reformasi regulasi terkait Indikasi Geografis.

“Upaya lainnya melalui capacity building untuk memperkuat pegawai melalui pendidikan dan pelatihan Peyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lalu ada pelatihan dengan Homeland Security Investigation (HSI) untuk menangani kriminalitas internasional KI,” papar Anom.

Program yang terakhir ialah kampanye publik yang dilakukan DJKI melalui berbagai program unggulan DJKI serta publikasi DJKI melakukan edukasi melalui media sosial.

“Yang ingin saya highlight ialah mengenai saah satu program unggulan berupa sertifikasi pusat perbelanjaan. Telah dilakukan sertifikasi kepada 71 pusat perbelanjaan di 21 provinsi. Mereka telah berkomitmen untuk tidak menjual barang palsu,” tambahnya.

Vice President Government Affairs MPA Trevor Fernandes memberikan anjuran kepada negara di kawasan Asia Pasific dalam pembetukan regulasi dan pengambilan kebijakan untuk membuka akses pasar dan investasi.

“Bagus sekali langkah preventif yang dilakukan, senang bekerja sama dengan DJKI,” ungkap Trevor.

Kedepannya, diharapkan DJKI terus memonitor dan berkoordinasi melalui progam pelatihan untuk mendukung kepentingan kreatif dan komersil dari studio-studio MPA di kawasan Asia Pasific.

MPA adalah asosiasi perdagangan yang mewakili enam produser dan distributor film serta hiburan televisi internasional, di antaranya Walt Disney Studios Motion Pictures; Netflix Studios, LLC.; Paramount Pictures Corporation; Sony Pictures Entertainment Inc.;Universal City Studios, LLC; Warner Bros. Entertainment Inc.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menanggapu upaya yang dilakukan oleh DJKI.
Ia menyebut akan terus mendukung kebijakan dalam penegakan Kekakayaan Intelektual.
“Tak terkecuali penegakan KI di Sulawesi Barat” katanya di sela-sela kesempatannya